Info Bank

Manfaat Pajak

2012-01-19T17:32:00.000-08:00

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Sitem Pemungutan Pajak

2012-01-16T17:30:00.000-08:00

Ada dua (2) sistem yang sering dilakukan dalam pemungutan pajak, dua sistem pemungutan pajak tersebut yaitu:
1. Official Assesment System
adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang dilunasi atau terhutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiscus.
2. Self Assesment System
adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang dilunasi atau terhutang oleh wajib ajak dihitung sendiri oleh wajib pajak.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak

2012-01-13T17:23:00.000-08:00

Pemungutan pajak di indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, yang tertuang dalam beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak ini.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
Undang-undang No. 10/1994 Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pasal 4 ayat (2). “ Atas Pengasilan berupa bungan deposito dan tabungan dan tabungan-tabungan lainya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harat berupa tanah dan atau tabungan serta pengasilan tertentu lainya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah".
Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Undang-undang nomor 7 tahun 1991tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
Undang-undang nomor 46 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak keluar negri
UUD 1945 pasal23 ayat (2): segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang
UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP jo. UU No. 9/1994
UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN jo. UU No. 11/1994
UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB sbg diubah dengan UU no. 12 Tahun 1994
UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
UU No. 21 Tahun 1997 tentang BPHTP sebelum diubah dengan UU No. 20 tahun 2007

Taukah Anda Apa itu pajak Penghasilan ?

2012-01-10T17:28:00.000-08:00

Pajak penghasilan adalah pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut pada seseorang atas pengahsilan dari semua orang yang berda di wilayah Indonesia. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut setiap akhir tahun atau setelah tahun pajak berakhir. Pajak penghasilan diatur dalam undang-undang diantaranya adalah Undang-undang nomor: 7 tahun 1991tentangperubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan .

Undang-undang nomor 46 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak keluar negri

UUD 1945 pasal23 ayat (2): segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang
UU No. 6 Tahun 1983 ttg KUP jo. UU No. 9/1994
UU No. 7 Tahun 1983 ttg PPh jo. UU No. 10/1994
UU No. 8 Tahun 1983 ttg PPN jo. UU No. 11/1994
UU No. 12 Tahun 1985 ttg PBB sbg diubah dengan UU no. 12 Tahun 1994
UU No. 13 Tahun 1985 ttg Bea Materai
UU No. 21 Tahun 1997 ttg BPHTP sbg diubah dengan UU No. 20 tahun 2007

Dalam Undang-Unadang Pajak Penghasilan sendiri tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan subjek PPh, namun secara umum pengertian Subjek Pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. UU PPh menegaskan ada tiga kelompok yang menjadi Subjek PPh yaitu:

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainya, BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

BUT adalah bentuk usaha yang dikenakan orang pribadi yang tidak beretempat tinggal di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Jenis - Jenis Pajak Di Indonesia

2012-01-07T17:19:00.000-08:00

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Beberapa jenis pajak dapat dibagi menjadi :
1. Pajak Penghasilan (PPh)
PPH adalah pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia .
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.
3. PajakPenjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :
a. barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Bea Meterai
Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, dengan menggunakan benda materai atau benda lainya contohnya dengan menggunakan mesin teraan, pemeteraian, kemudian dan surat setoran pajak bentuk KPU 35 Kode 006.
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
PBB adalah atas harta tak bergerak yang terdiri atas tanah dan bangunan (property tax).
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

Selain pajak-pajak yang dikelola pemerintah daerah diatas juga terdapat pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain:
1. Pajak Propinsi
a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air,
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air,
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan,
2. Pajak Kabupaten Kota
a. Pajak Hotel,
b. Pajak Restoran,
c. Pajak Hiburan,
d. Pajak Reklame,
e. Pajak Penerangan Jalan,
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
g. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan,
Selain yang dibahas diatas, dalam praktek sering dikenakan pungutan yang disebut sumbangan wajib. Sumbangan wajib biasanya tidak memiliki kejelasan balas jasa maupun imabalanya. Sumbangan atau sumangan wajib yang didasarkan atas ketentuan yang sah dan hasilnya masuk ke kas negara maka pungutan tersebut merupakan pungutan yang legal.

Perjanjian Bank Garansi

2011-11-22T16:36:00.000-08:00

Kesepakatan pemberian garansi bank oleh perbankan kepada terjamin dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian bank garansi vide pasal 1824 KUH Perdata, pasal tersebut menentukan bahwa penaggungan (jaminan) harus ditentukan secara tegas meski tidak harus secara tertulis. Namun sebagaimana lazimnya, suatu perjanjian perbankan selalu dituangkan dalam bentuk akta tertulis untuk menjamin kepentingan hukum para pihak. Berdasarkan surat perjanjian garansi bank tersebut bank akan memberikan surat garansi bank kepada terjamin untuk diserahkan kepada penerima jaminan.
Surat Perjanjian Garansi Bank memuat syarat minimal sebagai berkut :
1. Tujuan penggunaan garansi bank
2. Jumlah tertinggi garansi bank
3. Tanggal mulai berlaku serta jangka waktu garansi bank
4. Tempat kedudukan (domisili) terjamin dan bank
5. Macam jaminan lawan yang diserahkan oleh jaminan kepada bank serta nilainya
6. Terjamin tunduk kepada ketentuan – ketentuan dan peraturan – peraturan tentang pemberian garansi bank yang ditetapkan oleh bank
7. Terjamin tunduk kepada intruksi – intruksi dan peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bank indonesia serta kelaziman perbankan
8. Biaya garansi bank yang harus dibayar oleh terjamin
9. Terjamin memberi kuasa yang tak dapat dicabut kembali kepada bank untuk sewaktu – waktu mencairkan jaminan lawan guna melunasi hutang terjamin sebagai akibat dilaksanakannya pembayaran garansi bank maupun hutang lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian garansi bank tersebut.

SKBI No. 11 / 110 tahun 1979 tidak memberikan definisi tentang perjanjian garansi bank. SKBI tersebut hanya menentukan hal – hal minimal yang harus dipenuhi dalam satu garansi bank.
Pasal 2 butir 2 SKBI mengatur syarat minimal dalam garansi bank sebagai berikut :
1. Judul garansi bank atau bank garansi
2. Nama dan alamat bank pemberi garansi
3. Tanggal penerbitan garansi bank
4. Transaksi antar pihak yang dijamin dengan penerimaan jaminan
5. Jumlah uang yang dijamin oleh bank
6. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya garansi bank
7. Penegasan batasn waktu klaim
8. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran denganterlebih dahulu menyita dn menjual benda – benda terjamin (nasabah) untuk melunasi hitungannya sesuai dengan pasal 1831KUHPerdata, atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan bank istimewanya untuk menuntut supaya benda – benda terjamin (nasabah) lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya vide pasal 1832 KUHPerdata.
Pasal 2 butir 3 SKBI menentukan hal yang tidak dimuat dalam garansi bank sebagai berikut :
1. Syarat – syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya garansi bank
2. Ketentuan bahwa garansi bank dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak
Sebagaimana diketahui, lembaga perbankan diwajibkan untuk bersikap selektif dalam melakukan aktivitas untuk meminimalisasi risiko. Berdasarkan prudential banking (prinsip kehati – hatian bank), dalam pemberian garansi bank, garansi harus melakukan penilaian secara seksama terhadap calon nasabah. SEBI No. 11 / 11 UPPB tanggal 28 Maret 1979, mengharuskan bank untuk :
1. Meneliti bonafiditas pihak yang dijamin
2. Meneliti sifat dan menilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan jaminan yang sesuai
3. Menilai jumlah jaminan yang akan diberikan bank
4. Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra jaminan yang cukup sesuai dengan kemungkinan terjadinya resiko.
Untuk membatasi risiko dalam penerbitan garansi bank, pihak bank mensyaratkan adanya jaminan lawan (counter garanty) yang nilainya ditentukan oleh kebijakan bank namun biasanya setara dengan nilai jaminan yang tercantum dalam garansi bank. Jaminan lawan tersebut tidak harus dalam bentuk uang tunai, melainkan bisa berupa giro, deposito, surat – surat berharga, atau lainnya yang dianggap aman oleh bank

Aspek Hukum Garansi Bank

2011-11-19T16:34:00.000-08:00

Garansi bank diterbitkan oleh perbankan untuk meminjam pelaksanaan prestasi yang dijanjikan terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak melakukan prestasi tersebut. Dengan demikian, lembaga garansi bank merupakan bentuk dari perjanjian penanggungan ( borghtoch ) yang diatur dalam Buku III KUHPerdata dalam pasal 1820 – 1850 KUHPerdata.

Pasal 1820 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatnya si berhutang manakala orang ini sendiri tak memenuhinya.

Sebagaimana perjanjian jaminan pada umumnya, perjanjian garansi bank merupakan perjanjian assesoir ( perjanjian tambahan ) yang menyertai suatu perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang dibuat oleh pihak terjamin dan penerima jaminan merupakan dasar dari dibuatnya perjanjian garansi bank.

Berdasarkan ketentuan pasal 1820 – 1821 KUHPerdata, ada beberapa karakteristik dari perjanjian penanggungan sebagai berikut :

1. Perjanjian garansi bersifat assesoir.

2. Hak – hak yang terbit dari suatu garansi bersifat kontraktual bukan hak kebendaan.

3. Kedudukan kreditur bersifat konkuren.

4. Gurantor merupakan target setelah debitor.

5. Garansi tidak bisa dipersangkakan ( Fuady, 1997: 200 ).

Akibat – akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian jaminan antara penjamin dan penerima jaminan diatur dalam 1831 – 1838 KUHPerdata sedangkan akibat – akibat hukum yang muncul antara penjamin dan terjamin ditentukan dalam pasal 839 – 1844 KUHPerdata.

Ketentuan tentang perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdata, termasuk ketentuan mengenai perjanjian jaminan ( penaggungan hutang ) dalam pasal 1820 – 1850 KUHPerdata menganut sistem terbuka. Para pihak bebas menentukan sendiri isi perjanjian diantara mereka. Peraturan dalam hukum perjanjian bersifat pelengkap yang berarti ketentuan tersebut disediakan oleh pembentuk undang – undang untuk dipergunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian apabila ternyata mereka kurang lengkap atau belum mengatur suatu hal tertentu.

Dalam pelaksananan perjanjian garansi bank, apabila terjamin tidak melakukan kewajibannya kepada penerima jaminan maka pihak bank yang harus menunaikan kewajiban tersebut dengan membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam garansi bank.

Dengan dilaksanakannya pembayaran garansi bank kepada penerima jaminan, maka jumlah yang dibayarkan itu menjadi hutang terjamin kepada bank. Pihak bank akan segera mencairkan counter garanty yang telah diberikan terjamin untuk membayar kembali dana yang diserahkan bank kepada pihak penerima jaminan. Apabila langkah tersebut masih menyisakan hutang bagi terjamin kepada pihak bank maka terjamin harus membayar hutang tersebut dalam suatu jangka waktu tertentu. Apabila dalam durasi waktu yang telah ditentukan, terjamin tidak melunasi hutangnya maka hubungan hukum antara penjamin (bank ) dengan terjamin (nasabah) berubah menjadi hubungan kreditor dengan debitor dalam suatu perjanjian kredit biasa. Berdasarkan hal ini, maka diantara terjamin dan bank dibuat akta perjanjian kredit untuk jangka waktu yang ditentukan pihak bank.

Istilah-Istilah dalam Perbankan Syariah

2011-11-16T01:36:00.000-08:00

Dalam dunia perbankan syariah ada beberapa istilah yang populer di masyarakat yaitu:

AKAD
Ikatan atau kesepakatan antara nasabah dengan bank yakni pertalian ijab (pernyataan melakukan
ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan, misalnya akad pembukaan rekening simpanan atau akad pembiayaan.
PRINSIP SYARIAH
Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan nasabah untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.
DISTRIBUSI BAGI HASIL
Pembagian keuntungan bank syariah kepada nasabah simpanan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. Bagi hasil yang diperoleh tergantung jumlah dan jangka waktu simpanan serta pendapatan bank pada periode tersebut. Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan bank (revenue) sehingga nasabah pasti memperoleh bagi hasil dan tidak kehilangan pokok simpanannya.
DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
Dewan yang bertugas memantau kepatuhan penerapan prinsip syariah pada operasional perbankan syariah. DPS terdiri dari alim ulama yang ditunjuk Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, dan atas persetujuan Bank Indonesia.
MARGIN
Besarnya keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah atas transaksi pembiayaan dengan akad jual beli (murabahah). Margin pembiayaan bersifat tetap (fixed) tidak berubah sepanjang jangka waktu pembiayaan.
NISBAH
Porsi bagi hasil antara nasabah dan bank atas transaksi pendanaan dan pembiayaan dengan akad
bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).
BAI’ ALMUTHLAQ
Jual beli biasa, yaitu pertukaran barang dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Bai’ al
Muthlaq dilakukan untuk pelaksanaan jual beli barang keperluan kantor (fixed assets). Jual beli
seperti ini menjiwai semua produk yang didasarkan pada transaksi jual beli.
MUQAYYAD
Jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Jual beli semacam ini
dilakukan sebagai jalan keluar bagi ekspor yang tidak bisa menghasilkan mata uang asing (valas).
SHARF
Jual beli mata uang asing yang saling berbeda, seperti Rupiah dengan Dolar, Dolar dengan Yen;
Sharf dilakukan dalam bentuk Bank Notes dan transfer, dengan menggunakan nilai kurs yang berlaku pada saat transaksi.

MURABAHAH
Akad jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan Jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran
bisa dilakukan secara mengangsur/cicilan atau sekaligus.
SALAM
Jual beli dengan cara pemesanan, di mana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya, dan barang dikirim kemudian, Salam biasanya dipergunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Dalam hal ini lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uangnya lebih dulu sedangkan para nasabah menggunakannya sebagai modal untuk mengelola pertaniannya.

untuk secara lengkapnya dapat anda download di sini.!

Sumber: bi.go.id

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

Contoh Penggunaan Bank Garansi

2011-11-13T01:15:00.000-08:00

Dalam mengimplementasikan sebuah rencana bisnis, Anda mungkin memiliki banyak proyek yang pelaksanaannya akan diserahkan kepada pihak lain. Anda memerlukan keyakinan bahwa pihak lain tersebut akan memenuhi komitmennya sesuai dengan kontrak. Namun tetap ada kemungkinan bahwa proyek tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga Anda mengalami kerugian. Dalam hal ini anda dapat menggunakan jasa Bank Garansi untuk meningkatkan keyakinan Anda dan sekaligus meminimalkan risiko kerugian.

Misalkan Anda merencanakan untuk membangun sebuah resort sehingga Anda mengundang beberapa kontraktor atau supplier untuk ikut berpartisipasi. Untuk itu, Anda mengadakan tender sebagai cara memilih calon kontraktor atau supplier yang memenuhi syarat. Dalam proses tender, Anda meminta kepada peserta untuk menyerahkan Bid Bond supaya mereka tidak membatalkan diri secara tiba-tiba setelah ditunjuk sebagai pemenang tender. Biasanya sebagai pemilik proyek (bouwheer), Anda memberikan uang muka kepada pemenang tender untuk mulai melaksanakan proyek tersebut. Untuk mencegah hilangnya uang muka karena pemenang proyek cidera janji, Anda membutuhkan Advance Payment Bond. Setelah itu, Anda membutuhkan Performance Bond supaya Anda yakin bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan baik dalam hal kualitas, waktu dan spesifikasinya. Setelah proyek selesai, Anda memerlukan Retention/Maintenance Bond sebelum serah terima dilakukan supaya Anda yakin bahwa pelaksana proyek akan melakukan kewajiban layanan purna jual berupa perbaikan-perbaikan dan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu. Jenis Bank Garansi Lainnya Dalam praktek, mungkin Anda menemukan bank garansi khusus seperti garansi kepada maskapai pelayaran, jaminan warranty, customs bond dan lain lain. Pada dasarnya Bank Garansi tersebut digunakan untuk menjamin supaya tidak terjadi cidera janji oleh pihak yang berkewajiban.

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

Bank Garansi

2011-11-08T01:02:00.000-08:00

Bank Garansi (atau disingkat BG ) adalah Jaminan Pembayaran yang diberikan oleh Bank atas permintaan Nasabahnya, kepada pihak penerima jaminan dalam hal Nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan.

Bank Garansi merupakan fasilitas non dana ( Non Funded Facility ) yang diberikan Bank berdasarkan akad Kafalah bil Ujrah. Bank akan menerbitkan BG sejumlah nilai tertentu yang dipersyaratkan oleh pihak penerima jaminan yang merupakan klien/mitra bisnis/ counter part dari Nasabah Bank untuk kepentingan transaksi / proyek tertentu yang akan dijalankan oleh Nasabah Bank.

Penggunaan dan macam Bank Garansi

Diberikan kepada pemborong atau kontraktor untuk mengerjakan proyek dan diberikan untuk menjamin pembayaran (dapat berupa Standby L/C ).

Sedangkan Bank Garansi yang umum digunakan dalam rangka proyek, untuk mendukung usaha konstruksi, adalah:

Bid Bond / Tender Bond atau jaminan saat mengikuti tender
Advance Payment Bond atau jaminan uang muka
Performance Bond atau jaminan pelaksanaan selama masa konstruksi

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

Inkaso

2011-11-05T02:38:00.000-07:00

Inkaso merupakan kegiatan jasa Bank untuk melakukan amanat dari pihak ke tiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yangtelah ditunjuk oleh si pemberi amanat.

1. WARKAT INKASO

a. Warkat inkaso tanpa lampiran

Yaitu warkat – warkat inkaso yang tidak dilampirkan dengan dokumen – dokumen apapun seperti cek, bilyet giro, wesel dan surat berharga.

b. Warkat inkaso dengan lampiran

Yaitu warkat – warkat inkaso yang dilampirkan dengan dokumen – dokumen lainnya seperti kwitansi, faktur, polis asuransi dan dokumen – dokumen penting.

2. JENIS INKASO

a. Inkaso Keluar

Merupakan kegiatan untuk menagih suatu warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah bank lain. Di sini bank menerima amanat dari nasabahnya sendiri untuk menagih warkat tersebut kepada seseorang nasabah bank lain di kota lain.

b. Inkaso masuk

Merupakan kegiatan yang masuk atas warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah sendiri. Dalam kegiatan inkaso masuk, bank hanya memeriksa kecukupan dari nasabahnya yang telah menerbitkan warkat kepada pihak ke tiga.

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

2011-11-02T23:28:00.000-07:00

Jenis - Jenis Bank Garansi

2011-11-02T02:31:00.000-07:00

Beberapa jenis bank garansi yang ada antara lain:

1. Bank Garansi Pembelian

Bank garansi diberikan kepada supplier/pabrik sebagai jaminan pembayaran atas pembelian barang oleh nasabah atau pihak yang dijamin oleh bank.

2. Bank Garansi Pita Cukai Tembakau

Bank garansi yang diberikan kantor bea cukai sebagai jaminan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok yang dijual oleh pabrik rokok, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah pabrik rokok.

3. Bank Garansi Penangguhan Bea Masuk

Bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai sebagai jaminan pembayaran bea masuk atas barang yang dikeluarkan dari pelabuhan milik nasabah.

4. Bank Garansi Tender (Bid Bond)

Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (bouwheer) untuk kepentingan kontraktor/leverensi yang akan mengikuti tender atas suatu proyek, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah kontraktor/leverensi tersebut. Salah satu persyaratan kontraktor/leverensi dapat mengikuti tender adalah menyerahkan bank garansi.

5. Bank Garansi Pelaksanaan (Perfomance Bond)

Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (bouwheer) untuk kepentingan kontraktor/leverensi guna menjamin pelaksanaan pekerjaan/proyek oleh kontraktor/leverensi, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah kontraktor/leverensi.

6. Bank Garansi Uang Muka (Advance Payment Bond)

Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (bouwheer) untuk kepentingan kontraktor/leverensi atas uang muka yang diterima oleh kontraktor/leverensi, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah kontraktor/leverensi.

7. Bank Garansi Pemeliharaan (Retention Bond)

Bank garansi yang diberikan pemilik proyek (bouwheer) untuk kepentingan kontraktor/leverensi guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor/leverensi.

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

Manfaat Letter of Credit

2011-10-29T02:29:00.000-07:00

Manfaat yang diharapkan oleh bank dengan memberikan fasilitas Letter of Credit kepada nasabahnya antara lain adalah:

- Penerimaan biaya administrasi berupa provisi/komisi yang merupakan fee based income bagi bank.

- Pengendapan dana setoran yang merupakan dana murah bagi bank.

- Pemberian pelayanan kepada nasabahnya sehingga nasabah menjadi lebih loyal kepada bank.

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

Jenis- Jenis Letter of Credit

2011-10-26T02:19:00.000-07:00

Isi dari perjanjian Letter of Credit mencakup banyak hal seperti jangka waktu, pembatalan, cara pembayaran dan lain – lain. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, LC dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

1. Ruang Lingkup Transaksi

- LC Impor: adalah LC yang digunakan untuk mengadakan transaksi jual beli barang/jasa melewati batas – batas Negara.

- LC Dalam Negeri atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN):adalah LC yang digunakan untuk mengadakan transaksi di dalam wilayah suatu Negara.

2. Saat Penyelesaian

- Sight LC:adalah LC yang penangguhan pembayarannya sampai dengan dokumen tiba.

- Usance LC:adalah LC yang penangguhan pembayarannya sampai wesel yang diterbitkan jatuh tempo (tidak lebih lama dari 180 hari).

3. Pembatalan

- Revocable LC:adalah LC yang dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh issuing bank setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berhak menerima pembayaran (beneficiary). LC jenis ini biasanya digunakan sebagai bekal awal sebelum negosiasi antara importir dan eksportir mencapai kesepakatan final.

- Irrevocable LC:adalah LC yand tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh issuing bank setiap saat tanpa persetujuan beneficiary. Apabila suatu LC tidak secara eksplisit menyatakan ‘revocable’ atau ‘irrevocable’, maka LC tersebut dianggap sebagai irrevocable LC.

4. Pengalihan Hak

- Transferable LC:adalah LC yang diberikan hak kepada beneficiary untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan pembayaran kepada pihak lain. Pengalihan hak ini hanya dapat dilakukan satu kali.

- Untransferable LC:adalah LC yang tidak memberikan hak kepada beneficiary untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan pembayaran kepada pihak lain.

5. Pihak advising bank

- General/Negotiating/Non-Restricted LC:adalah LC yang tidak menyebutkan dengan bank yang akan menjadi advising bank.

- Restricted/Straight LC:adalah LC yang menyebutkan dengan tegas bank yang menjadi advising bank.

6. Cara Pembayaran kepada Beneficiary

- Standby LC:adalah surat pernyataan dari pihak bank yang menyatakan bahwa apabila pihak yang dijamin (nasabah bank tersebut) cidera janji maka pihak bank akan menerbitkan Sight LC untuk kepentingan yang menerima jaminan yaitu beneficiary.

- Red-Clause LC:adalah LC yang memperkenankan penarikan sejumlah tertentu uang muka oleh beneficiary. LC ini diterbitkan biasanya hanya apabila issuing bank benar – benar percaya pada reputasi beneficiary.

- Clean LC:adalah LC yang pembayarannya kepada beneficiary dapat dilakukan hanya atas dasar kwitansi/wesel/cek tanpa harus menyerahkan dokumen pengiriman barang.

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

WALIAMANAT

2011-10-23T02:13:00.000-07:00

Waliamanat adalah pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Efek bersifat uang. Bank Umum yang akan bertindak sebagai Wali Amanat wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepan untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat.

Manfaat dari Wali Amanat adalah:

1. Memenuhi salah satu persyaratan atas penerbitan obligasi.

2. Meningkatkan kepercayaan investor untuk membeli obligasi yang diterbitkan.

3. Menambah kepercayaan investor atas bonafiditas emiten.

Persyaratan untuk menjadi Wali Amanat adalah:

1. Bertempat kedudukan di Indonesia.

2. Dalam dua tahun terakhir secara berturut – turut memperoleh laba/keuntungan.

3. Laporan keuangan telah diperiksa akuntan publik/akuntan Negara untuk dua tahun berturut – turut dengan pernyataan pendapat wajar tanpa syarat untuk tahun terakhir.

Berikut adalah beberapa tugas dari Wali Amanat:

1. Menganalisi kemampuan dan kredibilitas emiten apakah secara operasional perusahaan (emiten) mempunyai kesanggupan menghasilkan dan membayar obligasi beserta bunganya.

2. Menilai kekayaan emiten yang akan dijadikan jaminan Wali Amanat harus mengetahui dengan pasti apakah nilai kekayaan emiten yang menjadi jaminan setara atau memadai dibanding nilai obligasi yang diterbitkan.

3. Melakukan pengawasan terhadap kekayaan emiten. Apabila harta yang menjadi jaminan tadi dialihkan pemanfaatan atau pemilikannya haruslah sepengetahuan Wali Amanat

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

Bank Kustodian (Kustodian)

2011-10-20T01:57:00.000-07:00

Bank kustodian atau disingkat kustodian adalah suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengamankan aset keuangan dari suatu perusahaan ataupun perorangan. Bank kustodian ini akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dan dari asset seperti saham, obligasi, serta melaksanakan tugas administrasi seperti menagih hasil penjualan, menerima deviden, mengumpulkan informasi mengenai perusahaan acuan seperti misalnya rapat umum pemegang saham tahunan, menyelesaikan transaksi penjualan dan pembelian, melaksanakan transaksi dalam valuta asing apabila diperlukan, serta menyajikan laporan atas seluruh aktivitasnya sebagai kustodian kepada kliennya.

Biasa juga disebut dengan bank kustodian global, apabila bank kustodian tersebut mengelola aset yang berasal dari berbagai penjuru dunia dengan beragam jurisdiksi melalui berbagai cabangnya diberbagai penjuru dunia. Aset yang tersebar demikian biasanya dimiliki oleh dana pensiun.

Untuk daftar Bank Kustodian di Indonesia silahkan anda klik di sini.

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

Daftar Bank Kustodian di Indonesia

2011-10-17T01:59:00.000-07:00

Bank kustodian di Indonesia adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagai kustodian.

Daftar bank kustodian di Indonesia berdasarkan data Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia adalah sebagai berikut :

Bank Central Asia
Standard Chartered Bank
Bank Internasional Indonesia
Bank CIMB Niaga
HSBC
Citibank N.A
Bank Permata
Lippo Bank
Bank Negara Indonesia
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
Bank Artha Graha
Bank UOB Indonesia
Deutsche Bank
Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri
Bank Mega
Bank Panin
Bank Danamon
Bank Bukopin
Bank DBS Indonesia

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

Tips penggunaan Bank Garansi

2011-10-13T01:28:00.000-07:00

Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi pihak - pihak yang berkepentingan dengan bank Garansi yaitu:

Bagi Penerima Bank Garansi

• Pastikan keaslian dan keabsahan Bank Garansi dengan cara menghubungi bank penerbit.

• Periksa masa berlaku Bank Garansi sesuai dengan jangka waktu proyek Anda.

• Periksa dan pahami syarat-syarat klaim untuk memudahkan Anda melakukan klaim apabila diperlukan.

Bagi Pihak yang dijamin Bank Garansi

• Perhatikan biaya-biaya yang harus dibayar dalam rangka penerbitan Bank Garansi.

• Laksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan dengan pihak penerima jaminan

sehingga tidak terjadi klaim atas Bank Garansi yang diterbitkan.

• Proses penerbitan Bank Garansi sama halnya dengan proses pemberian kredit, sehingga Anda

perlu menjelaskan usaha Anda secara terbuka kepada Bank. Catatan:

• Bid Bond disebut juga Tender Bond adalah jaminan penawaran.

• Advance Payment Bond adalah jaminan uang muka.

• Performance Bond adalah jaminan pelaksanaan.

• Retention/Maintenance Bond adalah jaminan pemeliharaan.

Pastikan Anda membaca syarat dan ketentuan dari setiap produk perbankan yang akan Anda gunakan.

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

Lowongan Pekerjaan Officer Development Program Bank Mandiri

2011-10-10T00:50:00.000-07:00

Lowongan Pekerjaan Officer Development Program Bank Mandiri

Position : Officer Development Program (ODP)

Work Location : Seluruh Wilayah Indonesia

Aplication Dead Line : 03 Nov 2011

Requirements

Lulusan S1 / S2 dari semua jurusan kecuali Bidang/Dept Ilmu Kesehatan/Keperawatan, Sastra, Seni, Keguruan & Keagamaan

IPK

Lulusan S1 minimum 3.00

Lulusan S2 minimum 3.00

Usia maksimum pada saat seleksi awal

26.00 tahun untuk lulusan S1

28.00 tahun untuk lulusan S2

Memiliki kemampuan Bahasa Inggris lisan maupun tulisan

Mampu mengoperasikan komputer minimal program Microsoft Office

Belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama masa pendidikan

Bersedia menjalani ikatan dinas

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia

Proses seleksi akan dilaksanakan di Bandar Lampung

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

Lowongan Pekerjaan Front Liners Bank Mandiri

2011-10-07T00:43:00.000-07:00

Lowongan Pekerjaan Front Liners Bank Mandiri

Position : Front Liners (FL) - Kanwil VI

Work Location : Jawa Barat

Aplication Deadline : 04 Nov 2011

Requirements

Pendidikan Minimum S1 dari Universitas Terakreditasi

IPK minimum 2.75

Usia maksimum 24.00 tahun untuk fresh graduate

Usia maksimum 26.00 tahun untuk yang berpengalaman (minimal 2 tahun pengalaman sebagai front liners)

Berpenampilan Menarik

Mampu mengoperasikan komputer minimal program MS Office

Belum Menikah

Tidak memiliki keluarga inti (orang tua, saudara kandung, suami/isteri) bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

Lowongan Kerja Bank Muamalat

2011-10-05T01:47:00.000-07:00

Lowongan Kerja Bank Muamalat Hampir dua dekade setelah kelahirannya, Bank Muamalat sekarang menyediakan layanan kepada lebih dari 2,5 juta pelanggan melalui jaringan lebih dari 3000 outlet tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan ini juga didukung oleh aliansi melalui lebih dari 4000 kantor pos online / SOPP, 32,000 ATM, serta lebih dari 100.000 pedagang debit di seluruh negeri. Bank Muamalat juga yang pertama dan bank Indonesia hanya menjalankan kantor cabang penuh di Malaysia. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia berkomitmen untuk menyediakan layanan perbankan yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga inovatif dan sangat kompetitif. Seiring dengan pertumbuhan Bank Muamalat, kita terus-menerus meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu kita membutuhkan sumber daya manusia yang brilian dan dinamis Muamalat tumbuh bersama, menjadi pelopor dalam industri perbankan di Indonesia.

Staf HRIS (sebelum 28 Oktober 2011) Persyaratan:

Usia maks. 30 tahun, laki-laki lebih disukai

Gelar Diploma minimum (D3) jurusan TI, dengan IPK min. 2,75 dari universitas terkemuka

Memiliki pengalaman dalam pemrograman dan ColdFusion. Net lebih disukai

Berpengalaman dalam HRIS adalah plus

Memiliki keahlian interpersonal skill dan mampu bekerja dalam tim atau individu

Baik pengetahuan tentang industri perbankan syariah

Jika Anda telah memenuhi syarat untuk posisi, silahkan kirim ke recruitment@muamalatbank.com

dan menulis "Staf HRIS" pada Subjek email Anda

Pendanaan RM (Cabang Mega Kuningan) (sebelum 15 Oktober 2011) Persyaratan:

Pria / wanita dengan maks. usia 35 tahun usia

Sarjana (S1) dalam bidang apapun

Lebih disukai yang berpengalaman pemasaran pendanaan

Komunikasi yang baik & kemampuan interpersonal

Fasih dalam bahasa Inggris baik lisan & tertulis

Jaringan yang luas

Motivasi tinggi & bersemangat untuk mencapai target

Jika Anda telah memenuhi syarat untuk posisi, silahkan mengirimkan resume lengkap Anda ke swasti.pragmawaty@muamalatbank.com

Staf Hubungan Masyarakat (sebelum 15 Oktober 2011)

Persyaratan:

Pria atau Wanita, maksimal 25 tahun

Gelar Sarjana minimum (S1) jurusan Komunikasi lebih disukai

Ramah, Baik mencari komunikasi, dan keterampilan interpersonal yang baik

Tinggi disiplin, percaya diri dan Diri Inisiatif Tinggi

Perjalanan dan waktu selama mungkin diperlukan

Kreatif dan imajinatif

Mampu mengoperasikan Adobe Photoshop

Fasih dalam bahasa Inggris lebih disukai

Berpengalaman dalam staf Hubungan Masyarakat fungsi pilihan

Fresh graduate didorong untuk menerapkan

Akan ditempatkan di Kantor Pusat (Jakarta)

Jika Anda telah memenuhi syarat untuk posisi, silakan kirim lamaran lengkap dengan foto terbaru Anda ke:

Divisi Human Capital

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Gedung Arthaloka Lt 4

Jalan Jendral Sudirman Kav. 2 Jakarta 10220 Harap dicatat "Staf Hubungan Masyarakat" di sudut kanan amplop.Hanya calon yang memenuhi syarat yang akan dihubungi.

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

Standby Letter of Credit (Standby LC)

2011-10-04T01:09:00.000-07:00

Standby Letter of Credit (Standby LC) adalah suatu janji tertulis Bank yang bersifat irrevocable yang diterbitkan atas permintaan Pemohon untuk membayar kepada Beneficiary atau bank yang mewakili Beneficiary untuk melakukan penagihan, apabila dokumen yang diserahkan telah sesuai/comply with dengan persyaratan dokumen yang tercantum dalam Standby LC. Dengan demikian, Standby LC ini dapat berfungsi sebagaimana layaknya Garansi maupun LC dimana pemegang jaminan akan mendapat pembayaran dari bank sepanjang sesuai persyaratan Standby LC.

Jenis-jenis Standby L/C :

Performance Standby
Advance Payment Standby
Bid Bond Standby
Financial Standby
Commercial Standby
Counter Standby

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

Rekonsilisai bank pada rekening KMK

2011-09-30T21:38:00.000-07:00

Pada prinsipnya rekonsiliasi bank pada rekening KMK sama dengan rekonsiliasi bank, namun objek yang menjadi fokus pada rekonsiliasi bank adalah saldo kas sedangkan objek yang menjadi fokus pada rekonsiliasi bank pada KMK adalah saldo Hutang dimana hutang diakui setelah terjadi transaksi di bank. Hal ini menyebabkan prosedur rekonsiliasi bank pada KMK berbeda dengan rekonsiliasi bank pada kas.
• Transaksi pada rekening KMK adalah bagian dari transaksi keuangan perusahaan, untuk itu semua transaksi ditampung dalam satu rekening kas ( Pada PT.Info Perbankan, diberi nama Bank X.. RK )
• Bandingkan setoran-setoran yang tercantum dalam rekening koran dengan setoran-setoran yang tercantum dalam buku pemegang giro.
• Buat daftar check/Giro yang telah diuangkan di bank dan bandingkan dengan buku pengeluaran kas
• Kurangkan pada saldo menurut pembukuan pemegang giro, semua debet memo yang dikirimkan oleh bank dan belum dicatat pada buku pemegang giro.
• Tambahkan pada saldo menurut pembukuan pemegang giro, semua kredit memo yang dikirimkan oleh bank dan belum dicatat oleh pemegang giro.
• Jika ada cek/giro (keluar) yang belum diuangkan, belum menyebabkan utang pada bank karena itu ditambahkan pada saldo kas.
• Periksa apakah ada check/Giro (keluar) dalam perjalanan menurut rekonsiliasi bank pada KMK bulan lalu yang telah diuangkan pada periode bulan ini dan kurangkan pada saldo kas.
• Periksa apakah ada check/Giro (Keluar) dalam perjalanan menurut rekonsiliasi bank bulan lalu yang masih belum juga diuangkan pada bulan ini. Jika ada maka check tersebut harus dimasukan dalam rekonsiliasi bank bulan ini.
• Jika ada Cek/giro yang diterima yang telah jatuh tempo dan telah disetorkan ke bank yang belum dicatat oleh bank melebihi batas toleransi, buat memo debet dan kirimkan ke bank agar bank mengurangi saldo hutang.
• Rekening Bank Mandiri RK adalah rekening penampung transaksi keuangan perusahaan agar setiap transaksi keuangan menjadi bagian dari cashflow perusahaan namun sesungguhnya setiap transaksi pada rekening ini juga merupkan bagian dari hutang bank. Selama saldo pada rekening ini lebih kecil dari hutang bank maka saldo ini adalah bagian dari hutang bank. Jika saldo lebih besar darui hutang bank maka selisihnya adalah bagian dari kas. Untuk itu setiap periode tertentu (saat menyusun laporan neraca) saldo harus di adjusment ke hutang bank.
• Jika saldo kas bernilai Positif dan lebih besar dari hutang bank Kurangi saldo kas sebasar hutang bank ( saldo hutang bank menjadi 0 )
• Jika Saldo kas bernilai positif dan lebih kecil dari hutang bank, kurangi saldo kas sebesar saldo kas ( saldo kas menjadi 0 dan saldo hutang bank berkurang)
• Jika saldo kas bernilai negatif, tambahkan ke saldo hutang bank sebesar nilai saldo kas (saldo kas menjadi 0, saldo hutang bank bertambah).

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

Persyaratan Pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)

2011-09-30T01:00:00.000-07:00

KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa Rumah. Walaupun penggunaannya mirip, KPR berbeda dengan kredit konstruksi dan renovasi. Agunan yang diperlukan untuk KPR adalah rumah yang akan dibeli itu sendiri untuk KPR Pembelian. Sedangkan untuk KPR Multiguna atau KPR Refinancing yang menjadi Agunan adalah Rumah yang sudah dimiliki.

Karena masuk dalam kategori Kredit Konsumtif maka peruntukan KPR haruslah untuk kegiatan yang bersifat Konsumtif seperti pembelian rumah, furniture, kendaraan bermotor dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang bersifat produktif seperti pembelian stok barang dagangan, modal kerja dan lain sebagainya.

Calon debitur dapat mengajukan KPR dan harus memenuhi persyaratan (syarat umum dan syarat khusus) sebagaimana tersebut di bawah ini :

I. PERSYARATAN CALON DEBITUR
A. Syarat Umum
1. WNI cakap hukum ;
2. Usia calon debitur :
a. minimal 21 tahun atau sudah menikah ; dan
b. maksimal berusia 55 tahun pada saat KPR-nya jatuh tempo (untuk calon debitur berpenghasilan tetap / pegawai) ; atau
c. maksimal berusia 60 tahun pada saat KPR-nya jatuh tempo (untuk guru/guru besar/profesor/hakim/jaksa) ; atau

d. maksimal 60 tahun pada saat KPR-nya jatuh tempo (untuk profesional / wiraswasta). Pejabat Kredit Lini harus selektif dalam menentukan batasan usia maksimal untuk profesional / wiraswasta dengan mempertimbangkan kemampuan produktif debitur.

3. Menyerahkan Surat Permohonan yang dilampiri dengan :
a. Foto copy KTP Suami/ Istri.
b. Foto copy Kartu Keluarga (KK).
c. Foto copy NPWP (untuk bagi pinjaman di atas Rp. 50 Juta).
d. Foto copy rekening koran / tabungan / giro 3 bulan terakhir.
e. Pas foto Ukuran 4 X 6 suami istri masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.

B. Syarat Khusus
a. Untuk calon debitur berpenghasilan tetap (pegawai) :

i. Berstatus sebagai pegawai tetap dengan menyerahkan foto copy SK terakhir pegawai tetap yang dilegalisir oleh perusahaan ;

ii. Pegawai instansi yang memperoleh fasilitas KPR adalah pegawai yang tidak mudah dipindahkan ke daerah lain .

iii. Menyerahkan surat keterangan gaji per bulan / strook gaji yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Perusahaan atau yang berwenang dan disahkan oleh perusahaan ;

iv. Menyerahkan surat keterangan/rekomendasi dari perusahaan ;

v. Lokasi tempat tinggal ataupun lokasi bekerja di kota dimana Kanca/Kancapem BRI berada ;

vi. Jika gaji/upah debitur dibayarkan melalui Kanca/Kancapem BRI, maka harus ada Surat Kuasa bermeterai cukup dan tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun dari debitur kepada Kanca/Kancapem BRI (Pinca/MP/Pincapem) untuk mendebet rekening simpanan debitur yang bersangkutan yang ada di BRI sebagai pembayaran kreditnya ;

b. Untuk pengusaha/wiraswasta/berpenghasilan tidak tetap :

i. Domisili usaha calon debitur di kota dimana Kanca / Kancapem BRI berada ;
ii. Kelengkapan ijin usaha (SIUP, TDP, NPWP) yang masih berlaku ;
iii. Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya dan keterangan domisili perusahaan;

iv. Menyerahkan laporan keuangan 2 tahun terakhir dan rekapitulasi penghasilan bulanan;

v. Khusus untuk calon debitur berpenghasilan tidak tetap yang tidak memiliki legalitas usaha (misalnya petani) harus dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah setempat.

d. Untuk Profesional :

i. Foto copy legalitas praktek/Surat Ijin Praktek yang masih berlaku, dan lain-lain.

ii. Menyerahkan perincian pendapatan praktek rata-rata dalam sebulan.
iii. Memiliki reputasi baik.

II. KETENTUAN KREDIT

A. Bentuk Kredit
Persekot Non Annuitet dengan angsuran tetap (pokok + bunga) setiap bulan. Kredit ini bersifat einmalig (sekali tarik), dimana penarikan kredit dilakukan satu kali dan pembayaran kembali dilakukan secara periodik dalam angsuran yang sama.

B. Jangka Waktu
Jangka waktu maksimal 15 tahun dengan tetap mengacu kepada persyaratan pembatasan umur calon debitur sebagaimana diatur dalam butir .A.2.

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

Site Map

2011-09-28T21:47:00.000-07:00

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

Cara Membuat Rekonsiliasi Bank

2011-09-27T21:35:00.000-07:00

• Print laporan Casflow setiap rekening bank ke worksheet excel
• Bandingkan setoran-setoran yang tercantum dalam rekening koran dengan setoran-setoran yang tercantum dalam buku pemegang giro.
• Tandai setiap check/Giro yang telah diuangkan di bank
• Tambahkan ayat memorial pada pembukuan pemegang giro, semua debet memo yang dikirimkan oleh bank dan belum dicatat pada buku pemegang giro.
• Tambahkan pada ayat memorial pada pembukuan pemegang giro, semua kredit memo yang dikirimkan oleh bank dan belum dicatat oleh pemegang giro.
• Periksa apakah ada check dalam perjalanan menurut rekonsiliasi bank bulan lalu yang masih belum juga diuangkan pada bulan ini. Jika ada maka check tersebut harus dimasukan dalam rekonsiliasi bank bulan ini.
• Buat copy catatan yang tidak ditemukan pada rekening korang sebagai cek/giro dalam peredaran. Rubah tanggal efektif ke periode bulan berikutnya sehingga catatan tersebut tidak termasuk pada laporan cashflow bulan ini.
• Hasil akhir sisi debit cashflow menurut catatan pemegang Giro = sisi kredit pada rekening koran.
Catatan :
• Cek/Giro (Keluar) yang telah jatuh tempo namun belum diuangkan, (dalam perjalanan) menyebabkan saldo pada neraca lebih kecil dari laporan bank (tanggal efektif dirubah ke periode berikut)
• Cek/Giro yang diterima dan telah jatuh tempo namun belum diuangkan menyebabkan Saldo kas sesungguhnya lebih besar dari laporan bank. (tanggal efektif dirubah ke periode berikut)
• Cek/Giro Diterima/Keluar yang belum jatuh tempo tidak berpengaruh terhadap saldo neraca.

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

Rekening Koran

2011-09-22T21:47:00.000-07:00

Rekening koran adalah laporan yang diberikan Bank setiap bulan kepada pemegang rekening Giro yang berisikan informasi tentang transaksi yang dilakukan oleh bank terhadap rekening tersebut selama satu bulan dan saldo Kas di Bank.
Dari sudut pandangan Bank setiap rekening adalah “hutang” karena itu setiap tambahan atas suatu rekening dicatat disisi kredit. Menurut sudut pandang perusahaan pemegang rekening, rekening bank adalah aktiva dan setiap tambahan atas rekening bank oleh perusahaan dicatat di sisi debet dengan demikian jumlah sisi kredit yang dicatat oleh bank akan sama dengan jumlah sisi debet yang dicatat oleh pemegang giro. Pada rekening Kredit Modal Kerja adalah sebaliknya.
Apapun alasannya laporan keuangan suatu perusahaan adalah berdasarkan catatan yang dilakukan oleh perusahaan. Dan adanya perbedaan antara catatan yang dilakukan perusahaan dengan yang dilaporkan bank akan dapat diketahui dengan adanya Rekonsiliasi Bank.

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

Rekonsiliasi Bank

2011-09-18T02:00:00.000-07:00

Adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan hal-hal yang menimbulkan perbedaan Saldo yang tampak pada laporan perusahaan dengan laporan bank. Rekonsiliasi bank melakukan pembandingan setiap transaksi yang dicatat oleh perusahaan dengan transaksi yang dicatat oleh bank. Adalah sustu kekeliruan besar bisa perusahaan mencatat transaksi keuangan dari rekening korang yang dikeluarkan bank.
Saldo dari rekening koran sering tidak sama dengan saldo dalam buku pemegang giro. Hal ini dapat terjadi karena :

Check dalam peredaran

Setoran belum sempat dicatat oleh bank karena disetor pada akhir bulan

Biaya administrasi bank yang hanya diketahui oleh pemegang giro setelah ada laporan bank

Perbedaan karena perusahaan telah mendebet check kosong

Biaya atas wesel yang diserahkan kepada bank yang dibebankan oleh bank terhadap pemegang giro

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

Tips Memilih Kartu Kredit

2011-09-10T21:42:00.000-07:00

Bagi anda yang bermaksud memiliki katu kredit untuk kemudahan transaksi dan belanja, ada beberapa hal yang perlu anda pahami dan pertimbangkan dalam memilih kartu kredit yaitu:

Pahami keuntungan yang ditawarkan dari produk yang ditawarkan, pilih yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Perhatikan limit atau batas kredit Anda, gunakan sesuai dengan kemampuan Anda membayar tagihan.
Ubah transaksi menjadi cicilan dengan bunga ringan, jika terdapat transaksi bernilai besar.
Manfaatkan penarikan tunai dengan bunga kompetitif, jika kebutuhan uang tunai tak terhindarkan
Pastikan Anda membayar tagihan sebelum tanggal jatuh temponya, agar reputasi Anda terjaga.
Pastikan kartu selalu di tangan Anda, dan amankan data pribadi dari pihak yang tak berkepentingan
Manfaatkan layanan customer service 24 jam untuk memperoleh informasi tentang kartu Anda setiap saat

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksadana Syariah

2011-08-15T21:32:00.000-07:00

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN INVESTASI UNTUK REKSA DANA SYARI'AH

Menimbang : Mengingat : Memperhatikan : MEMUTUSKAN : Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INVESTASI UNTUK REKSA DANA SYARI'AH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.

2. Portofolio Efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam Reksa Dana.

3. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

4. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan Efek untuk ditawarkan kepada publik.

5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

6. Reksa Dana Syari'ah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (sahib al-mal/ Rabb al Mal) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.

7. Mudharabah/qirad adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al-mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.

8. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.

9. Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

BAB II MEKANISME KEGIATAN REKSA DANA SYARI'AH Pasal 2

1. Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syari'ah terdiri atas:

a. antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem wakalah, dan

b. antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.

2. Karakteristik sistem mudarabah adalah:

a. Pembagian keuntungan antara pemodal (sahib al-mal) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.

b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.

c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (gross negligence/tafrith).

BAB III HUBUNGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN Pasal 3 Hubungan dan Hak Pemodal

1. Akad antara Pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan secara wakalah.

2. Dengan akad wakalah sebagaimana dimaksud ayat 1, pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.

3. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksa Dana Syari'ah.

4. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksa Dana Syari'ah.

5. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam Reksa Dana Syari'ah melalui Manajer Investasi.

6. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut.

7. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian.

8. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian

1. Manajer Investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.

2. Bank Kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana Pemodal dan menghitung Nilai Aktiva Bersih per-Unit Penyertaan dalam Reksa Dana Syari’ah untuk setiap hari bursa.

3. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syari'ah.

4. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan amanat dari Pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dianggap lalai (gross negligence/tafrith), maka Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkannya.

Pasal 5 Tugas dan Kewajiban Manajer Investasi

Manajer Investasi berkewajiban untuk:

a. Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan Prospektus;

b. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya;

c. Melakukan pengembalian dana Unit Penyertaan; dan

d. Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 6 Tugas dan Kewajiban Bank Kustodian

Bank Kustodian berkewajiban untuk:

a. Memberikan pelayanan Penitipan Kolektif sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;

b. Menghitung nilai aktiva bersih dari Unit Penyertaan setiap hari bursa;

c. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi;

d. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan indentitas lainnya dari para pemodal;

e. Mengurus penerbitan dan penebusan dari Unit Penyertaan sesuai dengan kontrak;

f. Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal.

BAB IV PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN INVESTASI Pasal 7 Jenis dan Instrumen Investasi

1. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Syari'ah Islam.

2. Instrumen keuangan yang dimaksud ayat 1 meliputi:

a. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha;

b. Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah;

c. Surat hutang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip Syari’ah;

Pasal 8 Jenis Usaha Emiten

1. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (Emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam.

2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, antara lain, adalah:

a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;

b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;

c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;

d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Pasal 9 Jenis Transaksi yang Dilarang

1. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (prudential management/ihtiyath), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar .

2. Tindakan yang dimaksud ayat 1 meliputi:

a. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu;

b. Bai al-Ma’dum yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (short selling);

c. Insider trading yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang;

d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutangnya lebih dominan dari modalnya.

Pasal 10 Kondisi Emiten yang Tidak Layak

Suatu Emiten tidak layak diinvestasikan oleh Reksa Dana Syariah:

a. apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba;

b. apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55 %);

c. apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.

BAB V PENENTUAN DAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI Pasal 11

1. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana Syari'ah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.

2. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (tafriq al-halal min al-haram).

3. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah adalah:

a. Dari saham dapat berupa:

- Dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.

- Rights yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.

- Capital gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal.

b. Dari Obligasi yang sesuai dengan syari’ah dapat berupa:

- Bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.

c. Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syari’ah dapat berupa:

- Bagi hasil yang diterima dari issuer.

d. Dari Deposito dapat berupa:

- Bagi hasil yang diterima dari bank-bank Syari'ah.

4. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidak-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syari'ah Nasional.

5. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional serta dilaporkan secara transparan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan diatur kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional.

2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

Cadangan Devisa Bank Indonesia

2011-08-01T22:00:00.000-07:00

Bank Indonesia manages the reserves assets in the form of monetary gold, Reserves Position in the Fund (RPF), foreign reserves, special drawing rights from an internasional financial institution, and other reserves asset. The reserves assets management is aimed to attain an adequate amount needed to support the implementation of monetary policy. In managing the reserves assets, Bank Indonesia puts the priority on liquidity and security factors over profit factor. Nevertheless, Bank Indonesia always takes into account the international market development in determining the omposition of its placement portofolio.

Also, Bank Indonesia implements diversification system in managing the reserves assets, both in term of foreign currencies and types of securities investment. Thus, a loss in the value of one type of investment may hopefully be compensated by an increase in value of other investments.

Cadangan devisa yang dikelola Bank Indonesia antara lain terdiri dari emas moneter, cadangan di IMF, cadangan dalam valuta asing, hak atas devisa yang setiap waktu dapat ditarik dari suatu badan keuangan internasional, dan tagihan lainnya. Cadangan devisa ini dikelola Bank Indonesia agar mencapai jumlah yang cukup untuk melaksanakan kebijakan moneter. Pengelolaan cadangan evisa lebih mengutamakan tercapainya tujuan likuiditas dan keamanan daripada maksimalisasi keuntungan. Walaupun demikian, Bank Indonesia tetap mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di pasar internasional dalam menentukan komposisi portofolio penempatan cadangan devisa.
Bank Indonesia menerapkan system diversifikasi dalam pengelolaan cadangan devisa, baik berdasarkan jenis valuta asing maupun berdasarkan jenis investasi surat berharga. Dengan cara tersebut diharapkan penurunan nilai dalam salah satu mata uang dapat dikompensasi oleh jenis mata uang lainnya atau penempatan lain yang mempunyai kinerja yang lebih baik.

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

Tips Menulis Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) Calon Karyawan Bank

2011-07-19T22:03:00.000-07:00

Dalam menulis atau membuat daftar riwayat hidup ada beberapa hal yang harus anda perhatikan, yaitu sebagai berikut:

A. Urutan Penulisan Curriculum vitae

Identitas (Data pribadi)

Cantumkanlah identitas diri anda secara jelas seperti nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, agama, setatus perkawinan, umur, Alamat lengkap, telepon/HP, serta E-mail

Pendidikan

Cantumkan pendidikan Formal dan pelatihan anda lengkap dengan tahun masuk dan tahun lulus, jurusan, jenjang studi dan nama lembaganya. Dimulai dari pendidikan formal terlebih dahulu baru kemudian kurrsus maupun pelatihan lainya.

Pengalaman kerja

Cantumkan tentang deskripsi singkat tentang pekerjaan anda pada perusahaan sebelumnya lengkap denga jabatan, jenis pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab, serta periode kerja mulai dari awal anda menempati posisi tersebut. Mulailah dari jabtan atau pekerjaan terakhir anda.

Pengalaman organisasi

Cantumkan pengalan organisasi anda yang relevan dengan bidang pekerjaan yang anda lamar, jika tidak lewati saja tahap ini

Referensi kerja bila ada

Apabila memungkinkan cantumkan referensin orang yang bias dihubungi oleh pihak penyeleksi lamaran kerja untuk menanyakan seputar anda (biasanya atasan di tempat kerja anda yang lama).

B. Kertas, Huruf, foto dan dokumen pendukung

Gunakan ketas putih polos

CV hendaknya ditulis diatas kertas putih polos dan tidak ada gambar/background image dan sebaiknya jangan menggunakan kertas CV yang di jual di toko.

diketik dengan huruf standar atau surat resmi

CV jangan di tulis dengan tangan namun hendaknya diketik dengan tinta hitam dan jenis font arial atai times new roman.

Foto terbaru

Hendaknya foto menggunakan busana resmi seperti jas lengkap dengan dasi

Dokumen pendukung

Lampirkan dokumen pendukung dalam bentuk Fotocopy seperti surat pengalaman kerja, sertifikat pelatihan, ijazah atau pun surat penghargaan.

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!

Lembaga Penunjang Perbankan

2011-07-09T02:13:00.000-07:00

Lembaga penunjang perbankan adalah lembaga-lembaga yang ikut serta dalam menunjang usaha-usaha perbankan, yang termasuk dalam lembaga-lembaga penunjang perbankan yaitu: kliring, pasar Uang Antar Bank, dan Asuransi. Untuk penjelasan mengenai kliring dapat anda baca di postingan sebelumnya klik di sini. sedangkan pasar uang antar bank adalah jenis transaksi yang ada di dalam pasar uang atau bisa juga disebut dengan pasar kredit jangka pendek yaitu pasar dimana adanya permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Perbedaan dengan pasar modal ini berbeda pada jangka waktunya. Karena pada pasar modal diperdagangkan surat-surat berharga dengan jagka waktu yang panjang. Dengan jangka waktu yang pendek inilah pasar uang memberikan beberapa manfaat tersendiri diantaranya yaitu memenuhi kebutuhan dana para pengusaha dan masyarakat dalam jangka pendek yang harus segera dipenuhi untuk keperluan modal kerja ataupun kperluan jangka pendek lainnya. selain dari itu pasar uang juga memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang lainnya serta menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Disamping itu ada beberapa transaksi yang ada di pasar uang yaitu:

1. Pasar Uang antar Bank

Yaitu transaksi untuk menyerahkan sejumlah kelebihan dana dari suatu Bank kepada Bank yang lain, di mana Bank yang menerima dana sedang kalah kliring. Kalah kliring artinya sebuah Bank yang kekurangan dana untuk membayar kepada nasabahnya. (untuk penjelasan mengenai kliring dapat anda baca di postingan sebelumnya atau anda klik di sini)

2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

adalah sejenis surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral dan ditujukan untuk dibeli oleh Bank Umum dengan nilai nominal yang sangat besar. Tujuan dari peluarkan SBI adalah untuk mengurangi peredaran uang di dalam masyarakat.

3. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Umum dan dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Tujuannya untuk meningkatkan likuiditas Bank Umum dan menekan laju inflasi. Likuiditas adalah kemampuan Bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

4. Sertifikat Deposito

adalah semacam surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank dalam nilai nominal tertentu sebagai surat atas unjuk.

5. Pasar Valuta Asing, yaitu tempat seseorang dapat membeli atau menjual sejenis mata uang asing atau menukar dengan mata uang rupiah. Pasar Valuta Asing sering disebut Bursa Valuta Asing. Lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam pertukaran uang asing disebut Money Changer. Sedangkan peserta pasar uang yaitu:

§ Bank-bank

§ Perusahaan-perusahan Umum

§ Perusahaan Asuransi

§ Yayasan

§ Lembaga Keuangan lainnya

§ Koperasi dan Rumah Gadai

Penjelasan Mengenai Asuransi dapat anda baca di postingan saya selanjutnya.

Dapatkan artikel Terbaru Langsung ke E-Mail Anda, Masukkan E-Mail Anda di bawah Ini.!